Imam Besar Istiqlal: Kita Mestinya Bangga Sebagai Muslim Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imam Masjid Besar Istiqlal Jakarta, Prof Nasaruddin Umar, mengatakan, umat Islam di Tanah Air patut berbangga dan bersyukur karena tak sedikit negara di kancah dunia internasional banyak berkaca kepada keberhasilan Indonesia.
“Sebagai WNI, kita bangga dalam XXX FORO IBEROAMERICANO di Santiago, Chili banyak disebut sebagai contoh negara berhasil mengatasi persoalan ekonomi dan politik dalam negeri,” katanya kepada Republika.co.id lewat pesan whatsapp di Jakarta, Jumat (21/10).
Nasaruddin mengatakan, menguat dalam diskusi dengan sejumlah peserta, bahwa seandainya tidak ada Indonesia sebagai represantasi negara Muslim terbesar, sulit membendung anggapan Islam sebagai agama kekerasan.
“Indonesia membuktikan bahwa Islam paralel dengan prinsip demokrasi, kesetaraan jender, HAM, toleransi, nation state, dan ekonomi modern,” katanya.
Nasaruddin yang juga Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Jakarta saat ini tengah berada di mewakili Indonesia dalam konferensi tentang penjaminan yang berlangsung 20-21 tersebut, termasuk penjaminan syariah.
Dari Chili, rencananya, sosok yang pernah menjabat mantan wakil menteri agama ini akan berangkat ke Yordania mengikuti konferensi internasional tahunan yang digelar Raja Abdullah II Yordania pada 23-25 Oktober mendatang. 

Peparnas XV 2016: Tim Jabar Hadapi Kalsel di Final Sepak Bola

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tim sepakbola Jawa Barat akan berhadapan dengan tim Kalimantan Selatan pada Cabang Sepakbola Cerebral Palsy Peparnas XV 2016. Kedua tim memastikan posisi setelah kedua tim mengalahkan lawannya masing-masing di babak semifinal. Tim Jabar mengalahkan tim Jawa Tengah 3-2 melalui adu penalti. Sementara Tim Kalsel melibas Tim Jatim 6-0.
Cabang Sepakbola peparnas XV ini diikuti oleh atlet-atlet penyandang Cerebral Palsy adalah suatu keadaan yang ditandai dengan buruknya pengendalian otot, kekakuan, kelumpuhan dan gangguan fungsi saraf lainnya. Penyandang sindrom ini mengalami kesulitan untuk mengendalikan secara normal gerak otot mereka.

Perludem Minta DPR-Pemerintah Bahas RUU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta DPR dan Pemerintah agar fokus dan segera membahas RUU Pemilu. Ini mengingat waktu yang semakin sempit dalam persiapan pemilu serentak 2019.
Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam siaran persnya menyatakan, hal itu menanggapi Rancangan Undang-Undang Pemilu yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR. Ia mengatakan, penyerahan RUU tersebut jauh terlambat dari target awal. Namun demikian, hal ini menjadi titik awal untuk menyusun regulasi Pemilu serentak 2019.
"Banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah dan DPR dalam menyusun RUU ini. Tantangan pertama tentu saja soal waktu yang sangat sempit, di tengah banyak isu yang akan dibahas," kata Fadli.
Keadaan semakin rumit ketika banyak kepentingan yang berkelindan di dalam RUU Pemilu ini, karena memang yang akan saling berbenturan adalah kepentingan elite politik untuk merebut kuasa dalam Pemilu 2019. "Pemerintah dan DPR pastinya mahfum dengan keadaan ini. Oleh sebab itu, proses pembahasan mesti dilakukan secara fokus, efektif, dan betul-betul mendengarkan aspirasi dari banyak stakeholder pemilu, terutama pemilih," katanya.
Selain itu, menurut dia, proses pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu ini mesti memperhatikan sungguh tujuan pemilu sebagaimana yang selalu disebutkan di dalam setiap undang-undang pemilu. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan partisipasi dan pendidikan politik masyarakat, memperkuat sistem presidensil, dan melakukan pembenahan dan perbaikan partai politik.
Lebih dari itu, sambungnya, pendekatan utama yang mesti dilakukan oleh Pemerintah dan DPR adalah, penyusunan dan pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu untuk 2019 betul-betul berangkat dari evaluasi pemilu sebelumnya.
"Untuk bisa melakukan itu, Pemerintah dan DPR mesti dengan rendah hati untuk melakukan pembahasan secara terbuka, partisipatif, dan mendengar masukan penyelenggara pemilu dan masyarakat," katanya.